Keakuratan dan validitas data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan bimtek Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh ribuan peserta ini difokuskan pada dua agenda besar yaitu akurasi penyaluran bansos agar tepat sasaran serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di tingkat desa. Acara ini akan berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (24/4/2026).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, dalam arahannya menggarisbawahi bahwa data kemiskinan bersumber dari tingkat desa. Oleh karena itu, ia meminta aparatur dan penggiat desa untuk meneguhkan komitmen dalam menyajikan data yang benar-benar valid dan objektif.
“Data harus berdasarkan kriteria yang nyata, bukan berdasarkan suka atau tidak suka (like and dislike), apalagi hubungan kekerabatan. Tanggung jawab bapak dan ibu sekalian tidak hanya di dunia, tapi hingga akhirat,” tegasnya.
Bupati menambahkan, tantangan utama bansos adalah ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan kemanfaatan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para penggiat desa lebih profesional, responsif, dan berintegritas dalam melakukan verifikasi lapangan guna meminimalisir kekeliruan.
Selain masalah sosial, Bupati juga menyoroti isu lingkungan hidup. Ia berpesan agar masifnya pembangunan fisik di Bojonegoro tidak mengorbankan ekologi.
“Pembangunan harus terus tumbuh (growing), tapi kelestarian alam tetap dijaga. Jangan menebang pohon sembarangan dan kelola sampah dengan baik. Kita harus melindungi sumber daya alam untuk anak cucu kita,” pesannya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, memaparkan tantangan geopolitik internasional, mulai dari perubahan iklim hingga persaingan kecerdasan buatan (AI) serta ketahanan energi.
Terkait target domestik tahun 2026, Wabup menekankan beberapa poin krusial mulai akses listrik, semua anak wajib sekolah dan Bojonegoro harus bebas TBC, rumah berplester, serta pembangunan JLS sebagai akses jalan baru untuk mengurai kemacetan dan memicu pertumbuhan ekonomi sekitar.
“Kita juga harus waspada terhadap puncak kemarau ekstrem pada Agustus-September. Persiapan harus dilakukan sejak April-Mei ini, terutama untuk pengaturan pola tanam padi,” tambahnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Djoko Lukito, menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (enam sesi) ini diikuti oleh 1.051 peserta. Para peserta hari ini merupakan alumni program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa jenjang S1 kerja sama Pemkab Bojonegoro tahun 2021-2022.
“Mereka adalah investasi SDM kita. Kami berharap para alumni RPL ini menyumbangkan pemikiran profesional mereka untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Djoko.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kusnandaka Tjatur, menambahkan bahwa kredibilitas data akan terus dimutakhirkan minimal setiap enam bulan sekali. “Jika angka data berubah (berkurang), itu artinya program intervensi kita berhasil,” pungkasnya.
